• 0823 5894 3300
  • pengaduandisdukcapil@gmail.com
  • Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno
    Palangka Raya 73111
    Kalimantan Tengah
    Indonesia

Glosarium

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Disdukcapil) Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

3. Kios Layanan Mandiri Dukcapil

Kios Pelayanan Adminduk Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Adminduk Daring.

4. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) adalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan SIAK sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam database kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual (Pelayanan Secara Manual)

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual (Pelayanan Secara Manual) adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan Republik Indonesia.

6. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Pelayanan Secara Daring)

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Pelayanan Secara Daring) adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.

7. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Fungsi Administrasi Kependudukan:
  1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
  2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
  3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
  5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:
  1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
  2. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
  3. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
  4. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
  5. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
  6. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

8. Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenl/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

9. Data Kependudukan

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

10. Data Perseorangan

Data perseorangan meliputi:
  1. nomor KK;
  2. NIK;
  3. nama lengkap;
  4. jenis kelamin;
  5. tempat lahir;
  6. tanggal/bulan/tahun lahir;
  7. golongan darah;
  8. agama/kepercayaan;
  9. status perkawinan;
  10. status hubungan dalam keluarga;
  11. cacat fisik dan/atau mental;
  12. pendidikan terakhir;
  13. jenis pekerjaan;
  14. NIK ibu kandung;
  15. nama ibu kandung;
  16. NIK ayah;
  17. nama ayah;
  18. alamat sebelumnya;
  19. alamat sekarang;
  20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  22. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  23. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  24. tanggal perkawinan;
  25. kepemilikan akta perceraian;
  26. nomor akta perceraian/surat cerai;
  27. tanggal perceraian;
  28. sidik jari;
  29. iris mata;
  30. tanda tangan; dan
  31. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 79 ayat (1) UU No. 24/2013 "Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara."

Pasal 95A UU No. 24/2013 "Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

11. Data Agregat

Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif (data yang berupa angka-angka) dan data kualitatif (data yang berupa penjelasan).

12. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: 1. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; 2. sidik jari; 3. iris mata; 4. tanda tangan; dan 5. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

13. Penduduk

Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia Bukan Penduduk yang selanjutnya disingkat WNI Bukan Penduduk adalah WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

14. Warga Negara Indonesia (WNI)

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

15. Kependudukan

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

16. Perkembangan Kependudukan

Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

17. Profil Kependudukan

Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

18. Formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Formulir)

Formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Formulir) adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan

19. Formulir Pengajuan Layanan

Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.

20. Formulir Hasil Pelayanan

Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

21. Formulir Pelayanan Secara Manual (Formulir Cetakan)

Formulir Pelayanan Secara Manual berupa Formulir cetakan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.

22. Formulir Pelayanan Secara Daring (Formulir Elektronik)

Formulir Pelayanan Secara Daring berupa Formulir elektronik yang dimuat dalam aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis web.

23. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Buku)

Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Buku) adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.

24. Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Register)

Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Register) adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara bersistem dan menurut abjad.

Lihat daftar Formulir Pelayanan Adminduk Terbaru (Permendagri No. 109 Thn 2019)