• 0823 5894 3300
  • pengaduandisdukcapil@gmail.com
  • Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno
    Palangka Raya 73111
    Kalimantan Tengah
    Indonesia

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

Stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi Warga Negara. Contoh stelsel aktif misalnya seseorang yang baru pindah ke suatu negara harus melakukan suatu tindakan hukum agar diakui sebagai Warga Negara oleh negara tersebut.

Stelsel pasif adalah orang dengan sendirinya dianggap menjadi Warga Negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Contoh stelsel pasif misalnya seseorang yang telah lama menempati suatu negara, dengan sendirinya akan diakui sebagai Warga Negara oleh negara tersebut.

2. Biodata Penduduk

Riwayat hidup singkat penduduk.

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia

  1. Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.
  3. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

4. Identitas

Ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.

5. Nomor Identitas Tunggal (NIT)

Nomor Identitas Tunggal yang selanjutnya disingkat NIT adalah adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang berada di luar negeri.

6. Peristiwa Kependudukan

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

7. Penduduk Pelintas Batas

Penduduk Pelintas Batas adalah Penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.

9. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi: a. Penduduk Korban Bencana Alam; Penduduk Korban Bencana Sosial; Orang Terlantar; dan Komunitas Terpencil.

Formulir F-1.02 adalah formulir Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas Terpencil dan Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.

10. Penduduk Korban Bencana Alam

Penduduk Korban Bencana Alam adalah WNI dan orang asing yang mengalami serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, keKeringan, angin topan dan tanah longsor

11. Penduduk Korban Bencana Sosial

Penduduk Korban Bencana Sos1al adalah WNI dan orang asing yang mengalami serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

12. Orang Terlantar

0rang Terlantar adalah WNI yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
  1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang, dan papan;
  2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
  3. Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
  4. Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
  5. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
  6. Miskin.

13. Komunitas Terpencil

Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

  1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
  2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
  4. Peralatan teknologi sederhana; dan
  5. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

14. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah identitas sementara yang diberikan kepada Penduduk Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas Terpencil, serta Penduduk yang menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/ atau tanah dalam Kasus Pertanahan sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dan kutipan akta-akta pencatatan sipil.

15. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Permendagri No. 108 Thn 2019, Pasal 1 ayat (13) :
"Kartu Keluarga Baru (KK Baru) adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing."

16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

17. Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

18. Surat Keterangan Pindah (SKP)

Surat Keterangan Pindah (SKP) adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.

19. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

20. Dokumen Perjalanan

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

21. Dokumen Perjalanan Republik Indonesian

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.

22. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.