• 0823 5894 3300
  • pengaduandisdukcapil@gmail.com
  • Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno
    Palangka Raya 73111
    Kalimantan Tengah
    Indonesia

Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Pencatatan Sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

2. Peristiwa Penting

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

3. Kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

4. Lahir Mati

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2 ).

Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil, tetapi pendataannya tetap diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

5. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

6. Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

7. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan, yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

8. Pembatalan Perceraian

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian (Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

9. Kematian

Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat kapanpun setelah kelahiran hidup terjadi.

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

10. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

11. Pengakuan Anak

Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan (Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

12. Pengesahan Anak

Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan laporan pengesahan anak dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Pasal 50 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

13. Perubahan Nama

Ketika seorang Warga Negara Indonesia ingin melakukan perubahan nama, penambahan nama depan, atau menyangkut nama yang lainnya, tidak diperbolehkan untuk semena-mena mengubahnya dan menggunakan nama tersebut untuk melakukan peristiwa hukum, karena akan menimbulkan kasus-kasus yang lainnya. Maka apabila ingin mengubah nama atau menambah nama depan, harus dengan tata cara/prosedur yang benar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

14. Perubahan Status Kewarganegaraan

Perubahan status kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari Instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya. Perubahan status kewarganegaraan bisa terjadi dalam dua hal, yaitu WNI berubah menjadi WNA, atau WNA berubah menjadi WNI.

Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia setempat menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 54 Ayat 1 hingga Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

15. Peristiwa Penting Lainnya

Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

3. Pejabat Pencatatan Sipil

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Petugas Registrasi

Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec)

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec) adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

6. Register Akta Pencatatan Sipil

Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Catatan Pinggir

Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.