• 0823 5894 3300
  • pengaduandisdukcapil@gmail.com
  • Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno
    Palangka Raya 73111
    Kalimantan Tengah
    Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1. Pencatatan Biodata Penduduk, bagi:

  1. Penduduk WNI di wilayah NKRI.
  2. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah.
  3. Orang Asing yang memiliki ITAS atau Orang Asing yang memiliki ITAP.
  4. Orang Asing yang memiliki ITAS yang berubah status menjadi ITAP.

2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

  1. Penerbitan KK baru (WNI);
  2. Penerbitan KK baru (Orang Asing);
  3. Penerbitan KK karena perubahan data;
  4. Penerbitan KK karena hilang atau rusak (WNI); dan
  5. Penerbitan KK karena hilang atau rusak (Orang Asing).

3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

  1. Penerbitan KTP-el baru (Penduduk WNI);
  2. Penerbitan KTP-el baru (Penduduk Orang Asing);
  3. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah NKRI;
  4. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI;
  5. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki ITAP;
  6. Penerbitan KTP-el karena perubahan data (Penduduk WNI).
  7. Penerbitan KTP-el karena perubahan data (Penduduk Orang Asing).
  8. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki ITAP.
  9. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak (WNI).
  10. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak (Orang Asing).
  11. Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi WNI dan Orang Asing.
  12. Penerbitan KTP-el bagi Petugas Khusus.

4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

  1. Penerbitan KIA (WNI);
  2. Penerbitan KIA (Orang Asing dengan ITAP);

5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

  1. Penerbitan Surat Keterangan Pindah (WNI) dalam wilayah NKRI;
  2. Penerbitan Surat Keterangan Pindah (Orang Asing) dalam wilayah NKRI;
  3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (WNI) menetap;
  4. Pendaftaran WNI datang dari luar negeri (menetap);
  5. Pendaftaran Orang Asing datang dari luar negeri (SKTT);
  6. Pendaftaran Orang Asing pindah ke luar negeri (dengan ITAS dan ITAP);
  7. Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk melalui pengadilan;
  8. Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;

6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

  1. Penduduk korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial;
  2. Orang terlantar; dan
  3. Komunitas terpencil.