• 0823 5894 3300
  • pengaduandisdukcapil@gmail.com
  • Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno
    Palangka Raya 73111
    Kalimantan Tengah
    Indonesia

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No. 900/362/DKPS/II/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan

A. Nilai-nilai Dasar

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana layanan meliputi:

  1. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  2. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  3. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
  4. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  5. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  6. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  7. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, berempati dan santun.

B. Kewajiban dan Larangan Pelaksana Layanan

Pelaksana layanan wajib memberi pelayanan dengan:

  1. Menggunakan atribut dan identitas yang menunjukkan nama dan instansi pemberi layanan;
  2. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
  3. Cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
  4. Menjamin kerahasiaan dan melindungi data penerima layanan, kecuali untuk kepentingan lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Memberikan penjelasan secara transparan, terperinci dan lengkap bila ada dokumen layanan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
  6. Pembayaran biaya denda sanksi administratif hanya dilakukan di kasir/bendahara penerima, dan tidak didampingi/diwakili oleh pelaksana layanan;
  7. Memperhatikan kelompok rentan, ibu hamil, lansia dan berkebutuhan khusus;.
  8. Mengutamakan kepentingan masyarakat, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pelaksana layanan dilarang:

  1. Menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan;
  2. Melakukan proses pelayanan Administrasi Kependudukan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengambil alih urusan layanan Administrasi Kependudukan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
  4. Dengan sengaja mendahulukan atau menghambat/memperlambat proses pelayanan karena pertimbangan subyektif;
  5. Menggunakan wewenangnya yang sifatnya hierarkis dengan maksud mengintervensi layanan Administrasi Kependudukan dengan mengabaikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
  6. Mengerjakan hal-hal lain, di luar kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan selama waktu pelayanan;
  7. Memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan di luar area layanan (service hall);
  8. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana layanan Administrasi Kependudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.